Kebijakan Pemerintah Kolonial dan Pengaruhnya di Indonesia Bag. 3

3. Kebijakan Pemerintah Kerajaan Belanda (Republik Bataafsche)

Daendels, gubernur jenderal yang bertangan besi

Kebijakan pemerintah Kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Prancis sangat kentara pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808 – 1811). Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris.

Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut.

a. Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi/ benteng, pabrik mesiu/senjata di Semarang dan Surabaya serta rumah sakit tentara.

b. Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1.000 km.

c. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang.

d. Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara.

Peta Jalan Anyer - Panarukan yang dibuat oleh Daendels.

Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat.

a. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan.

b. Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung.

c. Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi.

d. Menetapkan verplichte leverantie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah

dengan harga yang telah ditetapkan.

e. Menerapkan sistem kerja paksa (rodi) dan membangun ketentaraan dengan melatih  Orang orang pribumi.

f. Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan.

g. Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.

h. Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta (asing).

i. Mewajibkan Prianger stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan

Dalam melaksanakan pemerintahannya di Indonesia, Daendels memberantas sistem feodal yang sangat diperkuat VOC. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, hak-hak bupati mulai dibatasi terutama yang menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga rakyat.

Selama memerintah, Daendels dikenal sebagai gubernur jenderal yang “bertangan besi”. Ia memerintah dengan menerapkan disiplin tinggi, keras, dan kejam. Bagi rakyat atau penguasa lokal yang ketahuan membangkang, Daendels tidak segan-segan member hukuman.

Hal ini dapat dibuktikan saat Daendels menjalankan kerja rodi untuk membangun jalan raya Anyer - Panarukan sepanjang 1.000 km. Dalam pembangunan tersebut, rakyat dipaksa kerja keras tanpa diberi upah atau makanan, dan apabila rakyat ketahuan melarikan diri akan ditangkap dan disiksa. Rakyat sangat menderita.

Pengaruh kebijakan pemerintah kerajaan yang diterapkan oleh Daendels sangat berbekas dibanding penggantinya, Gubernur Jenderal Janssens yang lemah. Langkah-langkah kebijakan Daendels yang memeras dan menindas rakyat menimbulkan:

a. kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa daerah maupun rakyat,

b. munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta,

c. pertentangan/perlawanan penguasa maupun rakyat,

d. kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan, serta

e. pencopotan Daendels.

Kaisar Napoleon

Pada tahun 1810, Kaisar Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat otoriter. Pada tahun 1811 Daendels ia ditarik kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens.

Janssens

Ternyata Janssens tidak secakap dan sekuat Daendels dalam melaksanakan tugasnya. Ketika Inggris menyerang Pulau Jawa, ia menyerah dan harus menandatangani perjanjian di Tuntang pada tanggal 17 September 1811.

Perjanjian tersebut dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang, yang berisi sebagai berikut.

a. Seluruh militer Belanda yang berada di wilayah Asia Timur harus diserahkan kepada Inggris dan menjadi tawanan militer Inggris.

b. Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.

c. Pulau Jawa dan Madura serta semua pelabuhan Belanda di luar Jawa menjadi daerah kekuasaan Inggris (EIC).

Sumber : IPS SMP - Sanusi Fatah

Kebijakan Pemerintah Kolonial dan Pengaruhnya di Indonesia. Bag. 2

2. Kebijakan VOC

Salah satu kunci keberhasilan VOC adalah sifatnya yang mudah beradaptasi dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Kebijakannya dapat dikatakan kelanjutan atau tiruan dari sistem yang telah dilakukan oleh para penguasa lokal. VOC secara cerdik menggunakan lembaga dan aturan-aturan yang telah ada di dalam masyarakat lokal untuk menjalankan roda compagnienya. VOC hanya menjalin hubungan dengan golongan raja atau bangsawan, dan merasa cukup setelah raja dan bangsawan tunduk kepada mereka.

VOC beranggapan tidak ada gunanya bekerja sama dengan rakyat karena jika rajanya sudah tunduk, maka rakyatnya akan tunduk pula.

Untuk mengisi kasnya yang kosong, VOC menerapkan sejumlah kebijakan seperti hak monopoli, penyerahan wajib, penanaman wajib, dan tenaga kerja wajib yang sebenarnya

Pieter Both,gubernur jenderal VOC yang pertama.

telah menjadi bagian  dari struktur dan kultur yang telah ada sebelumnya. Penyerahan wajib (Verplichte Leverantie) mewajibkan rakyat Indonesia di tiaptiap daerah untuk menyerahkan hasil bumi berupa lada, kayu, beras, kapas, kapas, nila, dan gula kepada VOC.

Dalam upaya memperlancar aktivitas organisasi, pada tahun 1610 VOC memutuskan untuk membentuk jabatan Gubernur Jenderal yang pada waktu itu berkedudukan di Maluku. Pieter Both orang pertama yang menduduki posisi itu.

VOC dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 oleh van Oldenbarnevelt. VOC dibentuk dengan tujuan untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang negara lain, seperti Portugis dan Inggris. Oleh pemerintah Kerajaan Belanda, VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama hak oktroi, seperti:

a. hak monopoli,

b. hak untuk membuat uang,

c. hak untuk mendirikan benteng,

d. hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia, dan

f. hak untuk membentuk tentara.

Dengan adanya hak oktroi tersebut, bangsa Indonesia mengalami kerugian dan penderitaan. Tindakan VOC sangat sewenang-wenang dan tidak memerhatikan kepentingan rakyat Indonesia.

Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, VOC menerapkan hak monopoli, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan membangun benteng-benteng. Benteng-benteng yang dibangun VOC antara lain:

a. di Banten disebut benteng Kota Intan (Fort Speelwijk),

b. di Ambon disebut benteng Victoria,

c. di Makassar disebut benteng Rotterdam,

d. di Ternate disebut benteng Orange, dan

e. di Banda disebut benteng Nasao.

J.P . Coen, gubernur jenderal VOC tahun 1617.

Dengan keunggulan senjata, serta memanfaatkan konflik di antara penguasa lokal (kerajaan), VOC berhasil memonopoli perdagangan pala dan cengkih di Maluku. Satu per satu kerajaan kerajaan di Indonesia dikuasai VOC. Kebijakan ekspansif (menguasai) semakin gencar diwujudkan ketika Jan Pieterzoon Coen diangkat menjadi Gubernur Jenderal menggantikan Pieter Both pada tahun 1617.

Pada masa pemerintahan Coen terjadi pertentangan antara Inggris dan Belanda (VOC) untuk

memperebutkan pusat perdagangan di Jayakarta.

Pertentangan tersebut dimenangkan oleh Belanda (VOC) setelah mendapat bantuan dari Pangeran Arya Ranamenggala dari Banten. Inggris diusir dari Jayakarta dan Pangeran Jayakarta diberhentikan sebagai penguasa Jayakarta.

Pada tanggal 12 Maret 1619, VOC secara resmi mendirikan benteng yang kemudian diberi nama

Batavia. Kantor dagang VOC yang ada di Ambon, Maluku dipindahkan ke Batavia setelah Jayakarta menyerah kepada Belanda pada tanggal 30 Mei 1619. Pada tanggal yang sama J.P. Coen mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia, sehingga hari itu dianggap sebagai hari pendirian Batavia.

Dalam upaya mempertahankan monopoli rempah-rempah di Kepulauan Maluku, VOC melakukan dan pelayaran Hongi (Hongi Tochten). Pelayaran Hongi yaitu pelayaran keliling

menggunakan perahu jenis kora-kora yang dipersenjatai untuk mengatasi perdagangan gelap atau penyelundupan rempah-rempah di Maluku.

Perahu Kora Kora Maluku

Pelayaran ini juga disertai hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan.

Pada tahun 1700-an, VOC berusaha menguasai daerah-daerah pedalaman yang banyak menghasilkan barang dagangan. Imperialisme pedalaman ini sasarannya Kerajaan Banten dan Mataram. Alasannya daerah ini banyak menghasilkan barang-barang komoditas seperti beras, gula merah, jenis-jenis kacang, dan lada. Oleh karena itu VOC menerapkan berbagai macam kebijakan.

Kebijakan VOC dan Pengaruhnya bagi Rakyat Indonesia

Berikut ini kebijakan-kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia.

a. Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan.

b. Melaksanakan politik devide et impera (memecah dan menguasai) dalam rangka untuk menguasai      kerajaan-kerajaan di Indonesia.

c. Untuk memperkuat kedudukannya, perlu mengangkat seorang Gubernur Jenderal.

d. Melaksanakan sepenuhnya hak Oktroi yang diberikan pemerintah Belanda.

e. Membangun pangkalan/markas VOC yang semula di Banten dan Ambon, dipindah ke Jayakarta        (Batavia).

f. Melaksanakan pelayaran Hongi (Hongi tochten).

g. Adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi          ketentuan.

h. Adanya verplichte leverantie (penyerahan wajib) dan Prianger stelsel (sistem Priangan).

Berikut ini pengaruh kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia.

a. Kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh

    VOC.

b. Wilayah kerajaan terpecah-belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC.

c. Hak oktroi (istimewa) VOC, membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin, dan menderita.

d. Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan         prajurit bersenjata modern (senjata api, meriam).

e. Pelayaran Hongi, dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan        pembunuhan.

f. Hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang     bisa berlebih.

Sumber : IPS SMP - Sanusi Fatah

Konflik Internal Kerajaan di Masa Kolonialisme

Bagaimana bisa Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 pada masanya bisa menguasai wilayah Indonesia yang luas? Bagaimana pula Indonesia yang luas itu bisa dikuasai perusahaan kongsi dagang dari Belanda, negara kecil di Eropa?

Sejarawan UGM Sri Margana menjelaskan, saat VOC dibentuk, tahun 1602, belum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang ada, imbuhnya, hanya kerajaan-kerajaan di wilayah cikal bakal Indonesia. Saat masuk ke wilayah Nusantara, VOC membuat perjanjian dan kerjasama dagang dengan kerajaan-kerajaan Nusantara ini. 

"Seperti Amangkurat I yang terguling oleh pemberontakan Trunojoyo dari Madura. Amangkurat I saat itu harus beralih ke barat, ke Tegal hingga kemudian meninggal di Tegal. Penerus Amangkurat, kemudian meminta bantuan VOC. Adipati Anom, penerus Raja Amangkurat itu adalah raja pertama yang dipilih dan dilantik Belanda," jelas Sri dalam 'Seminar Bedah Sejarah VOC 1602 Batavia' di Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015).

Paku Buwono II

Mataram pada tahun 1755 pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Pada tahun 1749 sampai 1755/1757 di Mataram berkobar perlawanan terhadap VOC lagi. Kali ini dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Pangeran Mangkubumi adalah adik Paku Buwono II. Sunan Paku Buwono II telah berjanji akan menyerahkan sebidang tanah kepada Pangeran Mangkubumi apabila dapat menundukkan Mas Said. Karena janji itu tidak ditepati, maka terjadilah perselisihan antara Paku Buwono II dengan Pangeran Mangkubumi. Ketika Gubernur Jendral Van Imhoff berkunjung ke Surakarta, ia mencampuri perselisihan itu. Van Imhoff memarahi Pangeran Mangkubumi di depan orang-orang yang sedang menghadap raja. Pangeran Mangkubumi merasa tersinggung dan sangat malu. 

Kemudian ia meninggalkan istana dan menemui Mas Said. Kedua orang bangsawan itu bekerja sama mengobarkan perlawanan terhadap VOC. Ketika perang mulai berkobar Paku Buwono II wafat. Sebelum wafat , ia telah menitipkan Kerajaan Mataram kepada VOC. Kemudian VOC mengangkat putra mahkota dengan gelar Paku Buwono III. Perlawanan berkobar terus-menerus. Pangeran Mangkubumi menggunakan taktik perang  gerilya. 


Di tepi sngai Bogowonto pasukan VOC dalam jumlah besar di bawah pimpinanan Mayor De Clerx terjebak, dan dapat dibinasakan. Pasukan VOC di tempat-tempat lain dapat dikalahkan juga. Pembesar-pembesarnya merasa cemas. Mereka segera membujuk Pangeran Mangkubumi agar mau berdamai. Bujukan itu berhasil. Pangeran Mangkubumi bersedia mengadakan perdamaian. Pada tahun 1755 ditandatangani Perjanjian Gianti. Isi dari Perjanjian Gianti adalah "membagi Kerajaan Mataram menjadi dua bagian", yaitu Mataram Barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi dan Mataram Timur tetap dikuasai oleh Paku Buwono III. 
( Sumber : https://www.sejarah-negara.com/2013/10/sejarah-pecahnya-kerajaan-mataram.html#gsc.tab=0 )

Sultan Ageng Tirtayasa

memerintah banten paada tahun 1651-1682bM, kerajaan banten pada masa beliau mencapai masa kejayaan. sultan ageng tirtayasa berusaha memperluas wilayah kerajaannya ini pada tahun 1671 M, sultan ageng tirtayasa mengangkat putranya menjadi raja pembantu dengan gelar sultan abdul kahar atau sultan haji. sultan haji menjalin hubungan baik dengan belanda. melihat hal itu, sultan ageng tirtayasa kecewa dan menarik kembali jabatan raja pembantu bagi sultan haji, akan tetapi, sultan haji berusaha mempertahankan dengan meminta bantuan kepada belanda. akibatnya terjadilah perang saudara. sultan ageng tirtayasa tertangkap dan dipenjarakan di batavia hingg beliau wafat pada tahun1691M.

( Sumber : http://www.gurupendidikan.co.id/kerajaan-banten-sejarah-raja-dan-peninggalan-beserta-masa-kejayaannya-secara-lengkap/)

Gowa dan Bone 

Dua kerajaan yang selalu bersaing, Gowa-Tallo dan Bone, terus terlibat konflik. Ketika terjadi pertentangan mengenai monopoli antara Gowa dan VOC, Sultan Gowa, Sultan Hasanudin, mengambil langkah mengadakan pengawasan ketat terhadap Bone dan mengerahkan tenaga kerja untuk memperkuat pertahanan Makassar. Dalam pertempuran antara Gowa dan Bone, Bone mengalami kekalahan besar. Orang-orang Bugis kemudian bersatu di bawah pimpinan Arung Palaka untuk melawan Makassar. VOC mendapat keuntungan besar dari persekutuan orang-orang Bugis itu, persekutuan Soppeng dan Bone, bahkan Belanda juga berhasil mengajak Ternate untuk terlibat dalam peperangan melawan Makassar. Dalam peperangan itu, Makassar mengalami kekalahan. Konfrontasi antara Makassar dan VOC baru berakhir setelah diadakan gencatan senjata pada tanggal 6 November 1667, kemudian perjanjian Bongaya tanggal 13 November 1667. Isi perjanjian itu terutama menekankan prinsip hidup berdampingan  secara serasi dalam suasana perdamaian. ( Sumber :  

https://id.wikipedia.org/wiki/Arung_Palakka )

Penetrasi politik Belanda juga terjadi kerajaan Banjarmasin. Belanda pertama kali datang ke kerajaan ini pada awal abad ke-17. Mereka dengan susah payah mendapatkan izin untuk berdagang. Karena dipandang merugikan pedagang Banjar sendiri, para pedagang Belanda ini akhirnya diusir dari sana. Posisi mereka kemudian diisi oleh para pedagang asal Inggris. Namun, juga diusir dari kerajaan itu dengan alasan yang sama. Setelah pedagang Inggris meninggalkan Banjarmasin pada dasawarsa ketiga abad ke-18, Banjar didatangi lagi oleh pedagang Belanda. Mereka mendekati Sultan Tahlilillah dan pada tahun 1734, mereka berhasil mengadakan perjanjian dengan mendapatkan fasilitas perdagangan di kerajaan itu. Pada mulanya, mereka masih sangat tergantung kepada kebijaksanaan sultan. Kesempatan untuk memperbesar pengaruh balam kerajaan Banjar baru mereka peroleh ketika terjadi konflik antara Pangeran Amir dan Pangeran Nata. Pangeran Amir yang lebih disenangi rakyat tersingkir dalam persaingannya memperebutkan tahta kerajaan dengan Pangeran Nata yang mendapat bantuan Belanda. Pangeran Amir akhirnya dapat ditangkap dan dibuang ke Ceylon. 

( Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Hasanuddin )

Kebijakan Pemerintah Kolonial dan Pengaruhnya di Indonesia. Bag. 1

Kebijakan Pemerintah Kolonial Portugis

Kerajaan Uli Lima dan Uli Siwa

Kekuasaan Portugis di Maluku berlangsung cukup lama, sekitar tahun 1512 sampai 1641. Kebijakan-kebijakan yang dipraktikkan selama itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan

masyarakat Indonesia. 
Berikut ini berbagai kebijakan pemerintah colonial Portugis.

a. Berusaha menanamkan kekuasaan di Maluku.

b. Menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang dikuasai.

c. Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis.

d. Sistem monopoli perdagangan cengkih dan pala di Ternate.

Dengan kebijakan ini, petani Ternate tidak lagi memiliki kebebasan untuk menjual atau menentukan harga hasil panennya. Mereka harus menjual hasil panennya hanya kepada Portugis dengan harga yang ditentukan oleh Portugis. Akibatnya, petani sangat dirugikan, dan Portugis memperoleh keuntungan yang sangat besar.

Pengaruh dari kebijakan ini ternyata tertanam pada rakyat Indonesia khususnya rakyat Maluku. Ada yang bersifat negatif dan ada yang positif. Berikut ini berbagai pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan Portugis.

a. Terganggu dan kacaunya jaringan perdagangan.

b. Banyaknya orang-orang beragama Katolik di daerah pendudukan Portugis.

c. Rakyat menjadi miskin dan menderita.

d. Tumbuh benih rasa benci terhadap kekejaman Portugis.

e. Munculnya rasa persatuan dan kesatuan rakyat Maluku untuk menentang      Portugis.

f. Bahasa Portugis turut memperkaya perbendaharaan kata/ kosakata dan          nama keluarga seperti da Costa, Dias, de Fretes, Mendosa, Gonzalves, da          Silva, dan lain-lain.

g. Seni musik keroncong yang terkenal di Indonesia sebagai peninggalan              Portugis adalah keroncong Morisco.

h. Banyak peninggalan arsitektur yang bercorak Portugis dan senjata                  api/meriam di daerah pendudukan.

RPP K 13 Mata Pelajaran IPS SMP Kelas VIII Semester II Tahun 2017 - 2018

Mulai Tahun Pelajaran 2017 - 2018 sudah banyak sekolah SMP yang menerapkan Kurikulum 2013 yang lebih dikenal dengan K-13 sebagai ganti KTSP. 

Untuk mata pelajaran IPS kelas VII buku paket sudah tersedia, sehingga bagi guru sangat terbantu dalam melangsungkan KBM maupun kelengkapan administrasi mengajar khususnya RPP. 

Namun saat ini dengan kemudahan fasilitas internet yang sudah menjangkau di mayoritas pelosok sekolah membuat RPP walaupun tanpa ada buku paket semestinya bukan tugas yang terlalu sulit. Bapak / Ibu guru tinggal Googling sana sini, dirangkai; maka jadilah materi yang sesuai dengan silabus dan situasi sekolah serta karakter siswa yang diharapkan. Jika materi sudah siap maka tinggal membuat RPP nya

Tambahan lagi RPP yang dibuat harus muncul empat macam hal yaitu PPK, Literasi, 4C, dan HOTS maka perlu kreatifitas guru dalam menyusunnya, untuk lebih jelasnya :

1.     Mengintergrasikan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) didalam pembelajaran. Karakter yang diperkuat terutama 5 karakter, yaitu:    religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. 

2.     Mengintegrasikan literasi;  keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C (Creative, Critical thinking, Communicative, dan Collaborative); 

3.     Mengintegrasikan HOTS (Higher Order Thinking Skill)  Gerakan PPK perlu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. 

Berikut kami sajikan sekedar contoh RPP K - 13 Mata Pelajaran IPS Kelas VIII Tahun Pelajaran 2017 / 2018 semester 2 yang didalamnya telah memuat PPK, Literasi, 4C, dan HOTS ; bahkan ada muatan satu lagi bagi sekolah yang telah berbasis Adiwiyata yaitu menyertakan budaya lingkungan yang harus muncul dalam RPP; dan KBM tentunya ...

RPP ini tentunya masih dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi sekolah, dan tentu saja masih banyak diperlukan penyempurnaan, untuk itu file file nya perlu disimpan di Google Drive agar dapat dibuat bahan diskusi demi lebih baiknya kedepan.

RPP yang dimaksud adalah untuk semester II dengan KD 3.3 dan 4.3.

Rincian RPP :

1. RPP Kegiatan Ekonomi Indonesia lihat disini
2. RPP Perdagangan Antar Daerah lihat disini
3. RPP Maritim - Agrikultur lihat disini
4. RPP Ekspor Impor dan Perdagangan Internasional lihat disini
5. RPP Kondisi Masa Penjajahan lihat disini

RPP K 13 Mata Pelajaran IPS SMP Kelas VIII Semester I Tahun 2017 - 2018

Mulai Tahun Pelajaran 2017 - 2018 sudah banyak sekolah SMP yang menerapkan Kurikulum 2013 yang lebih dikenal dengan K-13 sebagai ganti KTSP. 

Untuk mata pelajaran IPS kelas VII buku paket sudah tersedia, sehingga bagi guru sangat terbantu dalam melangsungkan KBM maupun kelengkapan administrasi mengajar khususnya RPP. Berbeda dengan kelas VIII hingga menjelang hari efektip tanggal 17 Juli 2017 belum tersedia buku paket untuk mata pelajaran IPS dan juga pelajaran lain. Hal ini tentu agak merepotkan manakala seorang guru harus menyiapkan RPP yang sesuai dengan silabus dari Kemendikbud. 

Namun saat ini dengan kemudahan fasilitas internet yang sudah menjangkau di mayoritas pelosok sekolah membuat RPP walaupun tanpa ada buku paket semestinya bukan tugas yang terlalu sulit. Bapak / Ibu guru tinggal Googling sana sini, dirangkai; maka jadilah materi yang sesuai dengan silabus dan situasi sekolah serta karakter siswa yang diharapkan. Jika materi sudah siap maka tinggal membuat RPP nya

Tambahan lagi RPP yang dibuat harus muncul empat macam hal yaitu PPK, Literasi, 4C, dan HOTS maka perlu kreatifitas guru dalam menyusunnya, untuk lebih jelasnya :

1. Mengintergrasikan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) didalam pembelajaran. Karakter yang diperkuat terutama 5 karakter, yaitu:    religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. 
2. Mengintegrasikan literasi;  keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C (Creative, Critical thinking, Communicative, dan Collaborative); 
3. Mengintegrasikan HOTS (Higher Order Thinking Skill)  Gerakan PPK perlu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. 

Berikut kami sajikan sekedar contoh RPP K - 13 Mata Pelajaran IPS Kelas VIII Tahun Pelajaran 2017 / 2018 yang didalamnya telah memuat PPK, Literasi, 4C, dan HOTS ; bahkan ada muatan satu lagi bagi sekolah yang telah berbasis Adiwiyata yaitu menyertakan budaya lingkungan yang harus muncul dalam RPP; dan KBM tentunya ...

RPP yang dimaksud adalah untuk semester I dengan KD 3.1 materi : Kondisi geografis Negara-negara ASEAN (letak dan luas, iklim, geologi, rupa bumi, tata air, tanah, flora dan fauna) melalui peta rupa bumi

Rincian RPP :

1) Letak (astronomis, geografis, geologis) dan luas ASEAN Lihat disini...

2) Iklim ASEAN  Lihat disini...

3) Rupa bumi ASEAN  Lihat disini...
4) Aktualisasi Pramuka Kelas VIII IPS Lihat disini...
5) Tata Air ASEAN Lihat disini
6) Kerjasama ASEAN Lihat disini
7) Saluran Mobilitas Sosial Lihat disini

Success Story Adiwiyata Nasional

Penerimaan Piagam Penghargaan Adiwiyata Nasional di Gedung Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

            Tahun 2012 ketika SMPN 5 Ponorogo ditunjuk sebagai rintisan Sekolah Adiwiyata dibawah binaan SMKN 1 Jenangan Ponorogo maka segera dibentuk tim inti, tim teknis, tim kajian lingkungan, kelompok -kelompok kerja dan  tim pecinta lingkungan “Green SPENLA” .

Tim inti terdiri dari unsur  Kepala Sekoloah selaku penanggung jawab, koordinator dari unsur guru, sekretaris dari unsur  guru dan tata usaha, beserta anggota-anggota

Visi , Misi, dan Motto sekolah segera disesuaikan dengan menambahkan unsur peduli dan berbudaya lingkungan.

Bank Sampah SMPN 5 Ponorogo

Berdasarkan Kajian Lingkungan yang telah dibuat, SMPN 5 Ponorogo masih menghadapi permasalahan tentang sampah, Dimana kasus yang timbul adalah banyaknya sampah plastik bekas makanan kecil dan minuman serta sampah belum terpilah ditambah lagi dengan sampah belum dikelola dengan pendekatan 3R. Maka isu permasalahan lingkungan yang diangkat adalah penangananan masalah “SAMPAH”

Ruang Komposter

Secara rutin masing-masing tim mengadakan pertemuan untuk merumuskan program kerja dan mengevaluasi capaian hasil kegiatan .

            Tahun 2013 tim Adiwiyata SMPN 5 Ponorogo mulai menggandeng sejumlah mitra untuk untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekolah Adiwiyata.

Kantor Dinas Kehutanan sebagai salah salah satu mitra dengan senang hati memberi bibit tanaman untuk penghijauan dan Pemda Ponorogo merasa sangat terbantu ketika Tim “Green SPENLA” mengadakan pengijauan di desa Pangkal Kec. Sawoo.

Penghijauan di desa Pangkal Kec. Sawoo

Kantor PLN Ponorogo juga ikut peduli dengan program sekolah, terbukti dengan megadakan sosialisasi efisiensi penggunaan energi listrik dengan peserta dari siswa-siswi SMPN 5 Ponorogo.

Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo merasa prihatin dengan maraknya makanan yang dikonsumsi pelajar yang mengandung 5P, maka intansi tersebut mengadakan uji kesehatan makanan kantin sekaligus mengadakan penyuluhan makanan kantin yang bebas 5P .

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah (MGMPS) dalam salah satu kegiatannya meghasilkan Silabus dan RPP yang mengandung integrasi mata pelajaran Adiwiyata, walaupun pada tahun tersebut hanya dihasilkan sekitar 50% mata pelajaran yang berintegrasi Adiwiyata.

RKAS yang disusun oleh oleh tim kebijakan telah mengupayakan 20% dari total anggaran untuk mensukseskan program sekolah Adiwiyata.

Berkat kerja keras tim beserta seluruh warga sekolah SMPN 5 Ponorogo berhasil meraih predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013.

            Tahun 2014 Tim Tinjauan Lingkungan menyebarkan kuisioner tentang permasalah lingkungan kepada warga SMPN 5 Ponorogo, dari hasil kuisiner dapat diambil kesimplan bahwa masalah sampah masih menjadi isu yang perlu mendapatkan penanganan lebjh lanjut. Terutama pada menanamkan kebiasaan pada peserta didik untuk membuang sampah pada wadah terpilah dan pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R. Bank sampah juga masih perlu penanganan lebih serius pada bagian administrasi dan membuka jam kerja pada tiap hari Rabu dan Sabtu saat istirahat sekolah. Sampah kertas dan sampah palstik telah ada peningkatan volume yang diolah menjadi produk re cycle dengan produk hasil karya mata pelajaran seni budaya. Bahkan sampah logam yang dihasilkan dari sisa pembangunan RKB mampu diolah melalui ekstra ketrampilan mengelas menjadi gantungan vas bunga.

Prosentase mata pelajaran yang terintegrasi Adiwiyata telah menjadi 70% guru dengan minimal 1 KD per semester untuk setiap mata pelajaran.

Mitra sekolah untuk mewujudkan sekolah adiwiyata telah meningkat menjadi 19 mitra dengan peran dan sumbangannya masing-masing. PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk misalnya,  telah menyumbangkan IPAL sederhana untuk mengolah air limbah kantin menjadi air siap konsumsi bagi taman sekolah. SMKN 1 Jenangan juga telah memberikan pelatihan pembuatan pupuk kompos bagi siswa.

Sekolah juga telah mengutus beberapa guru untuk mengadakan sosialisasi bagi warga di sekitar kediaman guru tersebut untuk mengolah limbah menjadi produk 3R, dan sosialisasi energi alternatip. Sampah sekolah yang dirangkai menjadi mading 3 dimensi juga telah menghantar tim Green SPENLA menjurai mading tingkat kabupaten.

Berkat upaya terus menerus dari warga sekolah maka SMPN 5 Ponorogo mampu meraih Sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi Jawa Timur pada tahun 2014, dimana penyerahan piagam ini telah dilakukan bersamaan dengan Kemah Hijau di bumi perkemahan Pantai Kenjeran Surabaya.

            Tahun 2015 SMPN 5 Ponorogo berupaya untuk mendapatkan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional.

Peserta didik sebagai ujung tombak kesuksesan mendapatkan perhatian ekstra. Program kultum tiap pagi sebelum mata pelajaran jam pertama menjadi salah satu sarana untuk kampanye pengenalan penyelamatan lingkungan, upacara bendera hari Senin  juga sering menyisipkan pesan-pesan tentang masalah kebersihan dan pemeliharaan tanaman sekitar sekolah.

RPP yang dirancang oleh guru di forum MGMPS berupaya merumuskan berbagai produk sebagai bukti keberhasilan integrasi Adiwiyata. Majalah sekolah, majalah dinding, bulletin sekolah dan perpustakaan ; menjadi sarana untuk mengkomunikasikan produk yang dihasilkan oleh siswa di masing-masing mata pelajaran. Orang tua peserta didik tak luput dari perhatian guru pada merumuskan RPP agar dapat ikut serta  mengerjakan tugas bersama siswa dalam KD yang terintegrasi Adiwiyata. Pada tahap ini prosentase guru yang megintegrasikan Adiwiyata telah mencapai 100%.

Sarana dan prasarana yang mendukung upaya peyelamatan lingkungan terus menerus diupayakan dari segi jumlah dan kualitasnya. Ruang kelas siswa telah seluruhnya layak dari segi ventilasi dan pencahayaan, hutan dan taman sekolah telah bertambah rimbun sebagai peredam emisi karbon sekaligus sebagai sumber belajar. Air bersih cukup tersedia, sanitasi lingkungan terus dirawat, seluruh warga sekolah sebagian besar telah merasa ikut bertanggung jawab tentang permasalah sampah.

Mitra sekolah jumlahnya telah mencapai 23. Bank JATIM dan lembaga bimbingan belajar telah mnyumbangkan sejumlah tanaman bung beserta pot yang semakin memperindah lingkungan sekolah.

Bank Sampah dan Komposter telah mempunyai ruang yang cukup layak untuk memproses sampah organik menjadi pupuk yang dipakai di lingkungan sekolah.

Koperasi Sekolah Adiwiyata telah penuh dengan berbagai macam produk olahan  dari limbah plastik , kertas, kain, daun dan limbah besi.

Produk unggulan yang berasal dari buah sukun dan markisa telah mampu diolah oleh siswa dibawah bimbingan guru menjadi berbagai macam makanan dan minuman antara lain kroket sukun, nugget sukun, teh daun sukun, dan sirup markisa.

Berbagai produk unggulan tersebut telah dinikmati tim visitasi sekolah Adiwiyata nasional dan para tamu undangan pada saat kunjungannya ke SMPN 5 Ponorogo hari Jum’at 13 Nopember 2015